Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perkuat Peran Diskominfo untuk Lawan Hoaks dan Perkuat Komunikasi Publik

Jakarta, — Jurnalmabes.com-

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. minta pemerintah daerah agar perkuat peran dinas kominfo untuk menggerakkan komunikasi Rabu, 14 Oktober 2026.

Saya meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Upaya ini penting agar publik memahami dengan baik berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah.
.
Dalam negara demokrasi, dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program dan kebijakan yang dijalankan.
.
Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media. Derasnya arus informasi di era digital juga menghadirkan tantangan berupa firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi bohong dengan intensitas yang tinggi dapat mengalahkan informasi faktual yang disampaikan dengan intensitas rendah. Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat lebih mempercayai informasi yang salah dibandingkan fakta yang sebenarnya.
.
Karena itu, program-program positif pemerintah harus dikomunikasikan secara efektif agar mendapat perhatian publik. Sejalan dengan itu, Diskominfo di daerah menjadi mitra penting pemerintah pusat untuk menyamakan narasi.
.
Sejalan dengan hal tersebut, saya menekankan pentingnya manajemen media yang sistematis, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Serta mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI agar informasi pemerintah pusat dapat diperkuat melalui pemberitaan mengenai program dan capaian di daerah.

Sumber Kementerian Dalam Negeri | Pusat Penerangan | Badan Komunikasi Pemerintah RI
(Ril/Usm)