STATUS PLH JADI SOROTAN, STENLY SENDOUW DESAK MABES POLRI SEGERA DEFINITIFKAN KAPOLRES SANGIHE

JurnalMabes. Com|SANGIHE — Status Pelaksanaan Harian (PLH) yang masih melekat pada jabatan Kapolres Kepulauan Sangihe menjadi perhatian Ketua Umum Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI) Sulawesi Utara, Stenly Daniel Sendouw, S.H.

Stenly mendesak Mabes Polri segera mempertimbangkan penetapan Kapolres Kepulauan Sangihe secara definitif, demi memastikan kepastian kepemimpinan, efektivitas pengambilan keputusan, serta optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Sangihe.

Menurut Stenly, persoalan yang menjadi perhatian BNUI bukan semata-mata mengenai status PLH., melainkan bagaimana memastikan roda kepemimpinan Polres Sangihe memiliki kepastian mandat dan arah kepemimpinan yang kuat.

«“Kami meminta Mabes Polri segera memberikan kepastian. Jika memang sudah ada figur yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk memimpin Polres Sangihe, mengapa tidak segera diproses untuk definitif? Masyarakat membutuhkan kepastian kepemimpinan,” tegas Stenly.»

Ia menilai, Kapolres merupakan posisi strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional. Karena itu, menurutnya, kepastian mengenai pejabat yang memegang kendali Polres menjadi penting, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan cepat dan terukur.

Stenly menegaskan, BNUI tidak sedang mempersoalkan pribadi pejabat yang saat ini menjalankan tugas sebagai PLH. Kapolres. Justru sebaliknya, BNUI menginginkan agar siapa pun yang dipercaya memimpin Polres Sangihe mendapatkan legitimasi jabatan dan dukungan institusional yang jelas.

«“Ini bukan soal siapa orangnya. Ini soal kepastian institusi. Kalau seorang perwira diberikan amanah menjalankan tugas sebagai Kapolres, maka kalau memungkinkan secara organisasi dan memenuhi ketentuan, segera definitifkan. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang bagi persepsi tentang ketidakpastian dalam kepemimpinan,” ujar Stenly.»

Menurutnya, kepastian kepemimpinan juga akan memberikan dampak positif terhadap jajaran di bawahnya. Setiap personel membutuhkan garis komando yang jelas agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan efektif, terukur, dan tidak menimbulkan keraguan.

“Kapolres harus memiliki ruang yang kuat untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Penegakan hukum membutuhkan ketegasan, tetapi ketegasan itu harus berdiri di atas kewenangan yang jelas dan sesuai aturan,” katanya.

Stenly juga meminta Mabes Polri tidak melihat persoalan ini hanya dari sisi administratif. Menurutnya, penetapan pejabat definitif merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi dan memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan secara maksimal.

BNUI berharap Mabes Polri dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap kebutuhan kepemimpinan di Polres Kepulauan Sangihe, termasuk mempertimbangkan aspek kinerja, rekam jejak, kebutuhan organisasi, serta ketentuan yang berlaku dalam proses penetapan pejabat definitif.

“Kami percaya Mabes Polri memiliki mekanisme dan pertimbangan tersendiri. Tetapi kami menyampaikan aspirasi masyarakat agar kepemimpinan Polres Sangihe tidak berada dalam situasi yang terus-menerus dipersepsikan sementara. Kalau memang sudah waktunya dan memenuhi ketentuan, segera tetapkan Kapolres definitif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Stenly mengatakan BNUI siap memberikan dukungan terhadap institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kepulauan Sangihe. Namun dukungan tersebut, menurutnya, harus dibarengi dengan kepastian bahwa pimpinan kepolisian di daerah memiliki posisi yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

“Masyarakat tidak membutuhkan polemik. Masyarakat membutuhkan kepastian, keamanan, pelayanan hukum, dan kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan. Karena itu, kami meminta Mabes Polri memberikan perhatian serius terhadap posisi Kapolres Sangihe,” tandas Stenly.

Ia berharap proses penetapan Kapolres definitif dapat dilakukan secara objektif, transparan sesuai mekanisme internal Polri, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan kebutuhan organisasi.

“Sangihe membutuhkan kepemimpinan yang pasti, tegas, profesional, dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, kami mendesak Mabes Polri segera memberikan kepastian mengenai Kapolres Sangihe secara definitif,” pungkas Stenly.